Ribuan Umat Islam Hadiri Istighotsah Kubro

Pekalongan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ribuan umat Islam dari berbagai kalangan, tadi malam memadati rumah dinas Bupati Pekalongan, Jawa Tengah, untuk bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala memohon keselamatan atas berbagai musibah dan bencana yang menimpa negeri Indonesia tercinta.

Acara yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan itu dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan ke-62 RI, memperingati Hari Jadi ke-385 Kabupaten Pekalongan dan memperingati kelahiran pemimpin umat Islam sedunia yaitu Rasulullah Muhammad SAW tahun 1428 Hijriyah.

Seperti dilaporkan kontributor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muiz, tampak hadir dalam kesempatan tersebut, ratusan habaib, kiai, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan beberapa pejabat penting termasuk Kapolwil Pekalongan beserta jajarannya, Dandim 0710, Bupati selaku shohibul bait dan beberapa kepala dinas instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Ribuan Umat Islam Hadiri Istighotsah Kubro (Sumber Gambar : Nu Online)

Ribuan Umat Islam Hadiri Istighotsah Kubro

Dalam sambutannya mewakili shohibul bait, Bupati Pekalongan Hj Siti Qomariyah mengatakan, kegiatan istighotsah yang dihadiri ribuan massa ini baru pertama kali digelar di rumah dinasnya sejak dirinya menjabat, dirinya berjanji kegiatan sejenis untuk tahun-tahun mendatang juga akan digelar di tempat ini.

"Saya akan memprogramkan, kegiatan istighotsah seperti ini akan kami gelar secara rutin di pendopo ini, bahkan saya akan melibatkan jajaran instansi lain seperti TNI dan Polri di lingkungan Kabupaten Pekalongan untuk menggelar acara secara bersama-sama,� ujarnya.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Lebih lanjut dikatakan, kegiatan yang melibatkan dan menghadirkan masyarakat sangat penting untuk digalakkan, sebab melalui media ini kita bisa berkomunikasi dengan rakyat Kabupaten Pekalongan secara langsung.

Ketua pelaksana H Abdoel Hamid yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, kegiatan ini dihadiri tidak kurang dari 10 ribu umat Islam dari wilayah Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Bahkan untuk menjamu seluruh tamu yang hadiri dirinya menyediakan 2.300 talam/besi dan masing-masing talam untuk makan lima orang. dan untuk keperluan tersebut panitia telah memasak beras sebanyak 10 kuintal.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Sementara itu, Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya dalam tausiyahnya meminta kepada seluruh jamaah yang hadir tidak perlu mempersoalkan peringatan hari kelahiran Nabi yang tidak dilaksanakan di bulan Maulid (Rabuul Awwal).

�Yang namanya memperingati itu tidak harus di bulan dimana mereka dilahirkan atau wafatnya, tapi setiap saat bisa dilakukan, termasuk pada acara malam ini,� ujar Habib Luthfi yang juga Rais Am Idaroh Aliyah Jamiyyah Ahlith Thariqah Al Mutabarah An Nahdliyyah dengan semangatnya. "jadi keliru kalau masih ada yang beranggapan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW harus di bulan Maulid."

Acara yang mulai pukul 19.00 wib diisi dengan pembacaan rotibul kubro, pementasan terbang genjring, kasidah simtud duror, pembacaan shalawat simtud duror, sambutan-sambutan dan mauidhoh hasanah berlangsung sangat khidmad. Para pengunjung rela lesehan beralasankan koran dan tempat seadanya tidak mengurangi kekhusuan jamaah untuk mendengarkan tausiyah Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya yang berakhir jam 01 dinihari tadi.(mus)



Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nasional, Fragmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Read More

Bunyi Komitmen NU pada Demokrasi Pancasila di Muktamar 1967

Ketika Pancasila telah diakui sebagai dasar negara maka setiap sistem yang di bangun di atasnya haruslah bersendikan pada dasar yang telah disepakati bersama, baik dalam politik budaya termasuk dalam demokrasi. Sejak kembali ke UUD 1945, Indonesia telah menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin. Istilah ini pertama kali dilontarkan oleh Ki Hajardewantara, kemudian diterjemahkan dalam realitas oleh Bung Karno, sebagai bentuk demokrasi Indonesia. Demokrasi ini sendiri mengacu pada pasal empat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Artinya demokrasi yang mengacu pada nilai dan cita-cita bersama bangsa ini.

Sejak awal NU yang diwakili KH Saifuddin Zuhri dan KH A Syaichu menegaskan bahwa NU menerima sistem Demokrasi Terpimpin asal penekanan tetap diletakkan pada demokrasinya, bukan pada terpimpinnya. Karena tanpa adanya kepemimpinan demokrasi menjadi anarki, demikian juga tanpa demokrasi maka kepemimpinan menjadi represi. NU menginginkan adanya demokrasi yang terarah bukan demokrasi liberal yang tanpa arah, yang ada hanya suara bersama, yang mengabaikan prinsip dan moral. Hadirnya Demokrasi Terpimpin penting untuk mengatasi anarki politik yang ditimbulkan oleh demokrasi liberal zaman itu.

Bunyi Komitmen NU pada Demokrasi Pancasila di Muktamar 1967 (Sumber Gambar : Nu Online)

Bunyi Komitmen NU pada Demokrasi Pancasila di Muktamar 1967

Ternyata pelaksanaan Demokrsi Terpimpin banyak mengalami penyimpangan, penekanan tidak pada demokrasinya, tetapi pada pemimpinannya. Karena itu NU pada Muktamar Ke-24 NU di Bandung mengadakan tinjauan ulang terhadap Demokrasi Terpimpin itu. Bukan pada substansinya tetapi pada istilah serta bentuk penerapannya. NU berusaha mengembalikan demokrasi pada sumber dasarnya yaitu Pancasila.

Dengan asumsi semacam itu NU mengusulkan penggunaan istilah baru Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan serta perwakilan. Pada dasarnya Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Dengan demikian, kebebasan berdemokrasi dibatasi oleh pertama, batas keselamatan negara; kedua, kepentingan rakyat banyak; ketiga, kepribadian bangsa; keempat, batas kesusilaan; dan kelima, batas pertanggung-jawaban pada Tuhan. Setiap keputusan yang melanggar kelima batas itu dinyatakan batal secara moral dan politik. Demikian pandangan dan sikap NU terhadap politik dan demokrasi. Berikut adalah maklumat lengkap dari deklarasi pada muktamar tahun 1967 itu:

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Deklarasi Demokrasi Pancasila

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh pertanggungan jawab kepada Allah subhanahu wata�ala, kepada perjuangan memenangkan Orde Baru untuk kebahagiaan jasmaniah dan rohaniah seluruh bangsa Indonesia, Muktamar NU ke-24 di Bandung mengeluarkan Deklarasi Tentang Demokrasi Pancasila.

Mukaddimah

Penentangan terhadap ajaran Demokrasi Liberal pada hakikatnya penentangan terhadap suatu politik yang membuka kemungkinan timbulnya peranan perorangan dan kelompok kecil di dalam masyarakat yang dapat mencapai kekuasaan politik dengan mengabaikan kepentingan rakyat banyak.

Penentangan terhadap ajaran Marxisme-Leninisme pada hakikatnya penentangan terhadap sistem politik yang membenarkan pencapaian kekuasaan melalui kekerasan dan dominasi berdasarkan kekuatan dari satu golongan terhadap golongan yang lain.

Penentangan terhadap ajaran Demokrasi Terpimpin pada hakikatnya penentangan terhadap sistem politik yang menjurus kepada kekuatan perorangan dan segolongan kecil dengan menggunakan predikat �terpimpin� sebagai cara untuk melenyapkan demokrasi setahap demi setahap sehingga sempurna.

Pembinaan Orde Baru dengan demikian pada hakikatnya adalah pembinaan demokrasi yang tidak menganut sistem Demokrasi Liberal, ajaran Maerxisme-Leninisme maupun Demokrasi Terpimpin. Demokrasi ini berdasarkan Pancasila atau �Demokrasi Pancasila�.

Sifat Umum Demokrasi Pancasila

Demokrasi Panacasila adalah demokrasi yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, melalui lembaga-lembaga perwakilan yang anggota-anggotanya dipilih di dalam suatu pemilihan umum yang bebas dan demokratis.

Demokrasi Pancasila menolak semua bentuk kekuasaan dan kekuatan yang dipeproleh dari lembaga perwakilan rakyat.

Mengakui hak mayoritas seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya.

Di bidang agama, Demokrasi Pancasila mengakui hak dan kewajiban pemeluk mayoritas begitu juga hak dan kewajiban pemeluk minoritas sesuatu agama.

Demokrasi Pancasila

Lembaga Perwakilan Rakyat dibentuk melalui pemilihan umum yang bebas dan demokratik, dari representasi partai-partai politik dan lain-lain organisasi massa yang terorganisir, yang mencalonkan wakil-wakilnya di dalam pemilihan umum.

Berdasarkan kondisi-kondisi objektif, sistem proporsional adalah sistem yang terbaik di dalam pemilihan umum.

Tentang Peranan Rakyat di Dalam Demokrasi Pancasila

Massa Rakyat yang terorganisir di dalam partai-partai politik dan lain-lain organisasi massa adalah alat yang mutlak di dalam melaksanakan Demokrasi Pancasila yang sesungguhnya.

Partai politik dan lain-lain organisasi massa mempunyai hak dan kewajiban untuk memperjuangkan politik ideologi masing-masing serta berjuang untuk kesejahteraan seluruh rakyat di atas landasan Pancasila.

Bandung 10 Juli 1967

Sumber: Abdul Mun�im DZ (Editor), Piagam Perjuangan Kebangsaan, 2011 (Jakarta: Setjen PBNU-Pimpinan Pusat Muhammadiyah)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fragmen, PonPes Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Read More

GP Ansor Pringsewu Siapkan Award Bagi PAC Terbaik

Pringsewu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pengurus harian GP Ansor Pringsewu tahun ini menyiapkan paket penghargaan berupa seperangkat komputer bagi kepemimpinan anak cabang Ansor dengan kinerja yang dinilai baik. Mereka akan melanjutkan tradisi penghargaan ini pada tahun-tahun berikutnya bila tahun ini berjalan baik.

�Untuk tahun-tahun berikutnya akan kami siapkan reward yang lebih besar lagi,� Ketua GP Ansor Pringsewu M Sofyan pada sela-sela rapat koordinasi jelang akreditasi organisasi yang dihadiri oleh seluruh Ketua PAC Ansor di Gedung PCNU Pringsewu, Senin (31/8) sore.

GP Ansor Pringsewu Siapkan Award Bagi PAC Terbaik (Sumber Gambar : Nu Online)

GP Ansor Pringsewu Siapkan Award Bagi PAC Terbaik

Untuk menjadi PAC terbaik, komponen penilaian yang digunakan sesuai dengan petunjuk teknis dalam Pelaksanaan Peraturan Organisasi No.15/KONBES-XVIII/VI/2012.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pengurus harian PAC GP Ansor harus antara lain melengkapi program struktur kepengurusan pimpinan ranting GP Ansor minimal 50% dari jumlah desa/kelurahan di masing-masing kecamatan. Mereka juga dituntut untuk melengkapi program pengembangan Banser minimal memunyai 100 Banser dan 1 unit pengamanan serta 6 unit khusus.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Penghargaan itu akan diberikan bila mereka menyelenggarakan kegiatan keagamaan minimal 1 kali dalam sebulan, memunyai 1 LKMS atau LKP.

M Sofyan menambahkan, program ini sengaja diterapkan dalam rangka untuk memperoleh gambaran dan mengetahui kelayakan kinerja PAC di masing-masing kecamatan serta untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya sesuai dengan visi dan misi GP Ansor Pringsewu.

Pemberian penghargaan dan reward bagi PAC terbaik akan diberikan pada saat Peringatan Harlah Ke-82 Ansor. (Henudin/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fragmen, Ulama Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Read More

Puluhan MTs Ikuti Porseni dan Olimpiade Tingkat Nasional

Jepara, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Puluhan MTs dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat mengikuti Porseni dan Olimpiade #3 Mapel PAI dan Bahasa Arab Fokus MTs PSA Aidep berlangsung di pesantren Roudlotul Mubtadiin Balekambang, Jepara, Selasa-Rabu (15-16/12). Mereka akan memperebutkan juara dari perlombaan PAI, Bahasa Arab, Tenis Meja, Bola Voli dan Futsal.

Puluhan MTs Ikuti Porseni dan Olimpiade Tingkat Nasional (Sumber Gambar : Nu Online)

Puluhan MTs Ikuti Porseni dan Olimpiade Tingkat Nasional

Puluhan MTs hadir mewakili kabupaten Jepara, Brebes, Banyumas, Cilacap, Semarang, Kabupaten Semarang, Grobogan, Sragen, Boyolali, Sukoharjo, Solo, Pati, Blora, Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Lamongan,Tuban dan Bangkalan.

Miftahuddin yang mewakili Jepara mengatakan, Forum Komunikasi (Fokus) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pesantren Satu Atap (PSA) Aidep Indonesia merupakan komunitas yang berjalan sudah 9 tahun. Ia berharap komunitas itu semakin berkualitas.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua Fokus MTs PSA Aidep Indonesia Saifur Rohman menambahkan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memelihara kerja sama Indonesia dengan Australia. "Ada 504 MTs dari 9 Provinsi yang memperoleh bantuan. Saat ini kita bisa melihat kemajuan secara fisik maupun kualitas pendidikannya," ungkap Saifur.

Wujud dari kerja sama yang harmonis itu diharapkan mengantar generasi MTs menuju kesalehan dan berkarakter. Kegiatan yang dilaksanakan saban 3 tahun sekali itu merupakan ajang silaturahmi madrasah penerima bantuan.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kasi Sarana Prasarana MA Kemenag RI Ruchman Bashori dalam sambutannya menyampaikan, menurut penelitian Mikency Institut tahun 2030 Indonesia memperoleh bonus demografi penduduk yang lebih banyak. Hal itu menurut Ruchman menjadi kekuatan bangsa Indonesia.

"Sehingga anak-anak yang lahir hari ini 20 tahun mendatang ialah yang akan memimpin bangsa," lanjut mantan Kasi Sarpras Kopontren Kemenag RI.

Ia menegaskan, keberadaan madrasah tidak boleh diremehkan. Madrasah harus sejajar dengan sekolah. Seiring dengan olimpiade madrasah kualitas pendidikan berbasis agama itu semakin baik.

"Madrasah lebih baik. Lebih baik madrasah," begitu semboyan di pengujung sambutannya.

Hadir dalam pembukaan kegiatan Kepala Kemenag Jepara Muhdi, Kepala Dinas Pendidikan Jepara Khusairi dan Kasi Kopontren Kanwil Kemenag Jawa Tengah Muhtasit. (Syaiful Mustaqim/Alhafiz K)

Dari Nu Online: nu.or.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fragmen, Internasional, News Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Read More

Penguasa Lalai dan Altruisme Rakyat Dusun yang Mengagumkan

Suatu hari seorang dusun (arabi) dari daerah pedalaman datang menghadap Amirul Muminin Hisyam bin Abdil Malik di istananya. Orang dusun itu bermaksud melaporkan dan mengadukan soal keprihatinan nasib yang menimpa rakyat di daerahnya.

Kepada sang khalifah dia memberitahukan bahwa rakyat di daerahnya sudah tiga tahun ini mengalami krisis ekonomi yang krusial. Kesulitan dan penderitaan tersebut mengakibatkan orang-orang kini menjadi kering kerontang, habis sudah lemak dan daging dalam tubuh mereka, hingga badan mereka tinggal menyisakan tulang belulang.

"Sementara itu, di lingkungan baginda tersedia harta benda melimpah, melebihi dari kebutuhan semestinya," kata orang dusun mengutarakan kesinisannya.

"Jika harta tersebut memang milik Allah, bagi-bagikanlah kepada hamba-hamba-Nya. Jika milik rakyat mengapa harta itu ditahan dan dihalang-halangi dari rakyat untuk mendapatkannya. Bila harta itu milik tuan-tuan maka bersedekahlah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersedekah," demikian orang kampung itu menuntut Kha

Read More