Ansor Dorong Pemerintah Tetap Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Lebanaon
|
05.19 |
No Comments |
Jakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor mendorong pemerintah agar tetap mengirimkan kontingen pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ke Lebanon dan tidak terpengaruh dengan penolakan Israel.
"Sebagaimana kita ketahui, pemerintah telah siap mengirim seribu anggota TNI ke Lebanon. Ansor mendukung penuh pengiriman pasukan TNI ke Lebanon sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian," kata Sekretaris Jenderal PP GP Ansor Abdul Malik Haramain di Jakarta, Selasa.
"Pemerintah Israel tidak punya otoritas untuk menolak keterlibatan pasukan negara internasional sebagai pasukan penjaga perdamaian di Lebanon," kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) itu.
Sebelumnya, Duta Besar Israel untuk PBB Dan Gillerman mengatakan pemerintahnya keberatan dengan keikutsertaan Indonesia dan Malaysia dalam pasukan perdamaian PBB. "Sulit bagi Israel untuk menerima pasukan dari negara yang tidak mengakui Israel dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel," kata Gillerman seperti dilansir harian Washington Post. Pernyataan senada juga dikemukakan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert di harian terbitan Israel.
"Hanya kami (PBB) yang memiliki kata akhir siapa yang dapat ikut dalam pasukan perdamaian. Dan pasukan ini akan kami kirim ke wilayah Lebanon, bukan ke wilayah Israel," katanya.
PBB sendiri memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang diminta paling awal mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Lebanon. Pasukan Garuda TNI akan bergabung dalam 5 ribu dari rencana 15 ribu pasukan perdamaian PBB dari berbagai negara.
Selain itu, satu unit jip Kia, satu tangki air, dua Taft GT (jip), sepuluh unit truk Isuzu, dan dua kendaraan pemeliharaan (Ranhar). TNI juga menyertakan satu alat berat back loader, satu forklift (AT), 10 truk Liaz, satu kendaraan bengkel, dua unit ambulans, tiga unit jip Kia, dan satu unit tangki BBM.
Menyinggung masalah pengiriman relawan sipil yang akan berjihad ke Lebanon, Malik mengatakan hal itu merupakan hak setiap individu. Namun, lanjutnya, sebaiknya rakyat Indonesia menyerahkan masalah krisis Timur Tengah kepada pemerintah yang telah menunjukan keseriusannya dengan menyiapkan pasukan perdamaian ke Lebanon.
"Menurut Ansor, rakyat Indonesia, baik atas nama pribadi atau kelompok, tidak perlu berjihad ke Lebanon. Kita percayakan saja kepada pemerintah dan TNI. TNI saya kira telah cukup untuk mewakili bangsa Indonesia yang memang mendambakan perdamaian," katanya. (ant/mkf)
Dari Nu Online: nu.or.id
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah
"Sebagaimana kita ketahui, pemerintah telah siap mengirim seribu anggota TNI ke Lebanon. Ansor mendukung penuh pengiriman pasukan TNI ke Lebanon sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian," kata Sekretaris Jenderal PP GP Ansor Abdul Malik Haramain di Jakarta, Selasa.
 |
| Ansor Dorong Pemerintah Tetap Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Lebanaon (Sumber Gambar : Nu Online) |
Ansor Dorong Pemerintah Tetap Kirim Pasukan Penjaga Perdamaian ke Lebanaon
Indonesia, kata Malik, memiliki hak dan kewajiban untuk turut menciptakan perdamaian dunia, termasuk dalam konteks agresi militer Israel ke Lebanon. Israel, katanya, tidak berhak mencegah dunia internasional untuk membantu terjadinya perdamaian di Lebanon."Pemerintah Israel tidak punya otoritas untuk menolak keterlibatan pasukan negara internasional sebagai pasukan penjaga perdamaian di Lebanon," kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) itu.
Sebelumnya, Duta Besar Israel untuk PBB Dan Gillerman mengatakan pemerintahnya keberatan dengan keikutsertaan Indonesia dan Malaysia dalam pasukan perdamaian PBB. "Sulit bagi Israel untuk menerima pasukan dari negara yang tidak mengakui Israel dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel," kata Gillerman seperti dilansir harian Washington Post. Pernyataan senada juga dikemukakan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert di harian terbitan Israel.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Menanggapi itu, Deputi Sekjen PBB Mark Malloch Brown kepada pers di markas besar PBB di New York, Jumat (18/8), menegaskan bahwa hanya PBB lah yang berhak memutuskan siapa yang boleh ikut ambil bagian atau tidak dalam pasukan perdamaian di bawah bendera PBB."Hanya kami (PBB) yang memiliki kata akhir siapa yang dapat ikut dalam pasukan perdamaian. Dan pasukan ini akan kami kirim ke wilayah Lebanon, bukan ke wilayah Israel," katanya.
PBB sendiri memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang diminta paling awal mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Lebanon. Pasukan Garuda TNI akan bergabung dalam 5 ribu dari rencana 15 ribu pasukan perdamaian PBB dari berbagai negara.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Pasukan yang dikirim terdiri atas batalyon mekanis dan zeni tempur. Mereka dilengkapi empat Panser Komando (V-150 CO), empat Panser Angkut Personel (V-150 AP), 12 Panser Intai (V-150 Tai), 14 unit Panser Serbu (VAB), serta 12 Panser Serbu (Panhard).Selain itu, satu unit jip Kia, satu tangki air, dua Taft GT (jip), sepuluh unit truk Isuzu, dan dua kendaraan pemeliharaan (Ranhar). TNI juga menyertakan satu alat berat back loader, satu forklift (AT), 10 truk Liaz, satu kendaraan bengkel, dua unit ambulans, tiga unit jip Kia, dan satu unit tangki BBM.
Menyinggung masalah pengiriman relawan sipil yang akan berjihad ke Lebanon, Malik mengatakan hal itu merupakan hak setiap individu. Namun, lanjutnya, sebaiknya rakyat Indonesia menyerahkan masalah krisis Timur Tengah kepada pemerintah yang telah menunjukan keseriusannya dengan menyiapkan pasukan perdamaian ke Lebanon.
"Menurut Ansor, rakyat Indonesia, baik atas nama pribadi atau kelompok, tidak perlu berjihad ke Lebanon. Kita percayakan saja kepada pemerintah dan TNI. TNI saya kira telah cukup untuk mewakili bangsa Indonesia yang memang mendambakan perdamaian," katanya. (ant/mkf)
Dari Nu Online: nu.or.id
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Budaya Pimpinan Pusat Muhammadiyah
